HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Sejarah Pengadilan Negeri

page

Sejarah Pengadilan

Di halaman ini dijelaskan mengenai sejarah Pengadilan Negeri Muara Bulian                                                                                                                                                       

 

Kabupaten Batang Hari dahulu merupakan bagian dari Keresidenan Jambi masuk Propinsi Sumatera Tengah dengan Ibu Kota Jambi, Wilayahnya Meliputi Kota Madya Dati II Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956.

Melihat perkembangan Kota madya Jambi begitu cepat maka dibentuklah Propinsi Jambi dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958,maka pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dipindahkan ke gedung yang sekarang dikenal dan dipergunakan oleh Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, tidak lama kemudian dipindahkan lagi ke Kantor Markas Daerah Hansif Propinsi Jambi pada tahun 1963 tempat kegiatan Adminitrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari pindah ke Kenali Asam.

Kemudian dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 Wilayah Kabupaten Batang Hari di pecah menjadi 2 Kabupaten :

1. Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dengan Pemerintahannya  berkedudukan di Kuala Tungkal.

2. Kabupaten Dati II Batang Hari dengan Pemerintahannya berkedudukan di Kenali Asam.

Oleh karena Kenali Asam kurang dapat menampung perkembangan dan kemajuan sebagai Ibu Kota Kabupaten, maka Ibu Kota Kabupaten Batang Hari dipindahkan ke Muara Bulian dengan jarak 65 Kilo Meter dari Kota Jambi,Wilayah Kabupaten Batang Hari sampai ke Muara Jambi.

Kabupaten Batang Hari  dahulu masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi,dengan Zetting plaat ( tempat sidang ) di Muara Tembesi salah satu Ibu Kota Kecamatan  di Kabupaten Batang Hari dengan jarak 80 Kilo Meter dari pusat Kota Jambi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1982 dibentuklah Pengadilan Tinggi Jambi, terpisah dari Pengadilan Tinggi Palembang,dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian juga dibentuk dan diresmikan pemakaian tanggal 9 Pebruari 1982 oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakimaan Republik Indonesia Bapak SOEROTO,SH,berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km.1 Muara Bulian,Kabupaten Batang Hari. Pengadilan Negeri Muara Bulian termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

Sejak Kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian dibangun di Muara Bulian,maka tempat sidang Pengadilan Negeri Jambi di Muara Tembesi di jadikan sebagai tempat sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian di Muara Tembesi, namun belakangan Zetting Plaat Muara Tembesi telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Muara Jambi dibentuk menjadi Kabupaten baru dengan Ibu Kota Sengeti,yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, kedua Kabupaten tersebut masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2003 dibentuklah Pengadilan Negeri Sengeti,dimana Wilayah Hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten Muara Jambi yang  dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999,maka sejak saat itu Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian hanyalah meliputi Wilayah Kabupaten Batang Hari,terdiri dari 8 ( delapan ) Kecamatan dengan luas Wilayah 5.804.83. Kilo Meter Persegi  dengan jumlah penduduk 266.971 orang ( sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Baatang Hari Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

 
NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (KM2) JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)

1 Mersam 801.90 26.459 34
2 Maro Sebo Ulu 906,33 33.331 37
3 Batin XXIV 904,14 27.884 31
4 Meara Tembesi 419,77 30.813 73
5 Muara Bulian 417,97 61.653 148
6 Bajubang 1.203,51 40.796 34
7 Maro Sebo Ilir 129,06 13.687 106
8 Pemayung 1.022,83 31.348 31
  JUMLAH 5.804,83 266.971 46