HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0



  • selamatdatang


  • sms


  • sms


  • sms
  •  

    gambardifabel
  •  

    hut74ri


  • SELAMAT DATANG

    Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Muara Bulian. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

  • S I A P

    Semangat, Inovatif, Akuntabel dan Profesional



  • Melayani Dengan Sepenuh Hati

    pelayanan prima, cepat, mudah, transparan.

  • MUDAHNYA MENELUSURI PERKARA

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja

    Lebih Lanjut

  • e-SURAT KETERANGAN

    eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

  • e-court merupakan pembaharuan pengadilan dalam rangka kemudahan berpekara

    e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

-

File Laporan

LKJiP 2018 File
LKE ZI File
Laporan Tahunan 2018   File
Rencana Kerja - Perjanjian kinerja   File
 

Permohonan Informasi

abana

 

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

SURAT EDARAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA TENTANG VERIFIKASI FISIK PELAMAR CPNS FORMASI DISABILITAS

on Rabu, 08 Oktober 2014. Posted in Relaas Panggilan Umum

  SURAT EDARAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA TENTANG VERIFIKASI FISIK PELAMAR CPNS FORMASI DISABILITAS

Jakarta - Humas. Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun anggaran 2018 sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 01/Pansel-CPNS/MA/09/2018 yang telah dipublikasikan  melalui website https://www.mahkamahagung.go.id dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 setiap instansi wajib menyediakan formasi dai penyandang Disabilitas.

KLIK

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

Prosedur Mediasi

mediasi

 

Biaya Perkara Perdata

panjar

 

Gugatan Sederhana

design