HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DAN KODE ETIK HAKIM, PANITERA, JURUSITA DAN ASN

on Rabu, 27 Maret 2019. Posted in Berita

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DAN KODE ETIK HAKIM, PANITERA, JURUSITA DAN ASN

 

Hari ini, Rabu, tanggal 27 Maret 2019 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, diadakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Muara Bulian, Acara tersebut dibuka oleh Bapak Derman P Nababan, SH, MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II. Sosialisasi dibuka dengan Yel-yel menuju WBK. Kemudian Bapak Ketua memaparkan latar belakang dan tujuan jangka panjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, diharapkan dapat menjadi lembaga yang profesional, efektif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum ditunjang dengan teknologi dan informasi yang telah maju. Sehingga nantinya dapat tercipta good government dengan melakukan pembaharuan dan perubahan.

 

 

Dan setelah itu dilanjutkan Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita serta ASN Pengadilan Negeri Muara Bulian. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Derman P Nababan, SH, MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II. Bapak Ketua memaparkan bahwa pengadilan adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk menindak suatu perkara dengan harapan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Untuk menciptakan suatu badan peradilan yang adil dan bijaksana maka hakim selaku yang diberi kuasa untuk mengadili harus memiliki integritas yang tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan. Maka perlu suatu kode etik yang mengatur sikap dan perilaku hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun sepuluh kode etik hakim yang harus dimiliki oleh Hakim Mahkamah Agung RI yakni; Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab,  Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional.

 

          

Sementara kode etik panitera dan jurusita dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang panitera dan jurusitayang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 3 hingga 15 diatur sikap panitera dan jurusita kepada Ketua Majelis

Para Pencari Keadilan, para pihak, di dalam persidangan, di luar persidangan, sebagai warga negara, dalam kedinasan, terhadap sesama, terhadap bawahan, terhadap atasan, di luar kedinasan, di dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat

Untuk mengawasi Panitera dan Jurusita agar dapat memenuhi sikap-sikap di atas maka dibentuklah Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

 

Kemudian dipaparkan pula oleh Bapak Ketua mengenai Kode Etik ASN yang harus dipedomani oleh seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

Sosialisasi Kode Etik Hakim, Kode Etik Panitera dan Jurusita serta Kode Etik ASN Pengadilan Negeri Muara Bulian diharapkan dapat mewujudkan Hakim, Panitera dan Jurusita serta ASN Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang profesional dan memiliki kode etik .

 

 

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.