HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KPN MUARA BULIAN

on Selasa, 02 Oktober 2018. Posted in Berita

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KPN MUARA BULIAN

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan, Ketua PN Muara Bulian Derman P. Nababan kembali melakukan sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2017 No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang menegaskan kembali Peraturan Mahkamah Agung No 7, 8 dan 9 Tahun 2016, kepada seluruh Warga PN Muara Bulian, pada hari Selasa, 2 Oktober 2018, bertempat di Ruang Sidang Cakra.


Pada kesempatan itu, Ketua PN Muara Bulian menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya haruslah dipedomani dan dilakukan.


Selain itu juga diingatkan akanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SKV/2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Jugakepada Para Hakim juga diingatkan pada Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/209 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim. Kepada Panitera dan Jurusita diingatkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SKVII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Panitera dan Juru Sita. Juga diingatkan tentang Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Prilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam pada itu Ketua Pengadilan Negeri Muara menegaskan kepada seluruh jajaran di kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk sama-sama memiliki komitmen dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang telah dicanangkan sebelumnya yang meliputi 8 area, antara lain :
1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Lebih lanjut ditegaskan, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka kita secara terus menerus harus melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/ organisasi, ketatalaksanaan/bussinessprocess & SDM aparatur. Reformasi Birokrasi adalah Langkah strategi suntuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu:
   1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi,
   2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
   3. Peningkatan pelayanan publik.


Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya  “Pembangunan Zona Integritas”.
Zona Integritas adalah sebutan atau predikat dari Kementerian/Lembaga/Pemda yang pimpinannya mempunyai niat/komitmen untuk mewujudkan Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya. Bertindak jujur, memenuhi komitmen dan janji pribadi, mentaati kebijakan organisasi, menjadi contoh/teladan, dan satunya kata dengan perbuatan. Hal itu dia manatkan Permenpan No. 52 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014  merupakan keharusan bagi kita, yang dilakukan secara terus menerus bukan hanya untuk akreditasi penjaminan mutu Pengadilan, tetapi sebagai komitmen kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.


Di akhir pemaparannya, Ketua PN Muara Bulian mengatakanSurat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018, tentang Pedoman PemberlakuanPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dilaksanakan. Untuk itu Pejabat Penanggung Jawab PTSP harus mengawasi benar bahwa Petugas PTSP melaksanakan tugasnya dengan baik, semua pengguna layanan harus dilakukan di meja PTSP, tutupnya.


Acara ini diikuti oleh WKPN Rais Torodji,  Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional dan pegawai termasuk Para Honor Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.