HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

KPN MUARA BULIAN NARA SUMBER PADA RAKOR LEMBAGA ADAT SRENTAK BAK REGAM

on Kamis, 01 November 2018. Posted in Berita

KPN MUARA BULIAN NARA SUMBER  PADA RAKOR LEMBAGA ADAT SRENTAK BAK REGAM

Muara Bulian, 31/10/2018

            Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Derman P. Nababan menjadi Narasumber pada acara Rapat Koordinasi dan Focus Discussion Group (FGD) Lembaga Adat Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari, bertempat di Balai Data Kantor Bupati Batanghari, Rabu, 31/10/2018, dengan materi “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional”. Pada saat itu juga turut hadir dan menjadi Narasumber Kajari Batanghari Ibu. Mia Banulita, SH.,MH, Wakapolres Batanghari Bpk. Kompol H. Soekamto dan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan moderator Dt. Rahmad Mulyadi, S.Sos, Sekretaris Umum Lembaga Adat Serentak Bak Regam.

 

 

Dalam pemaparannya, Ketua PN Muara Bulian Derman P. Nababan di hadapan Ketua Umum Lembaga Adat Serentak Bak Regam Dt. H. Yusuf Majid, S.Ip.,M.M dan  100-an Para Pengurus Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan Se-Kab. Batanghari menjelaskan bahwa dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat, apabila seseorang tinggal di daerah persekutuan hukum adat dan ia mempunyai pertalian hubungan darah satu dengan yang lain sesama anggota, dimana dalam kehidupan sehari-hari mempunyai aturan hidup yang sama yang sudah ditaatinya secara turun-temurun.

 

 

 

 

Derman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam Kontitusi Indonesia, Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) UUD 1945 menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selanjutnya dalam Pasal 28i ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Maka dari itu, Derman menjelaskan eksistensi Masyarakat Hukum adat dapat dilihat dari beberapa hal:

1.       “Sepanjang masih hidup”. Kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupan seseorang lama kelamaan bisa menjadi  pudar, akhirnya hilang sama sekali apabila mereka tidak mampu mempertahankan kehidupannya dalam persekutuan mayarakat hukum adat sebagai akibat dari keterpurukan hidup atau karena pergi mencari kehidupan di tempat-tempat/lingkungan daerah lain; Sedangkan daerah atau teritorial yang menjadi salah satu syarat adanya “hukum adat” bagi suatu masyarakat, tidak mungkin  mengikuti migrasi anggotanya.

2.       “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”. Artinya aturan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat global, misalnya pengaruh isu Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, misalnya isu kesetaraan gender.

3.       “Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini harus dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu  perwujudan dari ketentuan-ketentuan/kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Jadi jangan sampai mewujudkan ketentuan modern yang terkontaminasi kehidupan politik modern. Jadi hukum yang berlaku dalam komunitas masyarakat tersebut, tidak bertentangan dengan hukum yang diberlakukan bagi seluruh  wilayah Indonesia.

4.       “Yang diatur dalam undang-undang”. Selain diamanatkan oleh UUD 1945 (Pasal 18B), yang selanjutnya sudah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan UU tersebut, antara lain diatur bahwa masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No 24 Tahun 2003.

 

 

Lebih jauh Derman menjelaskan, bahwa dalam Undnag-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67  ayat (1), yang berbunyi:  “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

  1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU, dan
  3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

 

Dimana dalam penjelasan Pasal 67 UU No 24 Tahun 2003 tentang Kehutanan,  menyatakan bahwa ebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

  1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya menurut Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan-undangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Khusus pada Pasal 4, diamanatkan pengakuan atas hak ulayat sebagai berikut:“Pasal 4 : Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:huruf j: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.”

Dari ketentuan tersebut, Hukum agraria nasional itu, berdasarkan atas hukum adat tanah, yang bersifat nasional, bukan hukum adat yang bersifat kedaerahan atau regional. Artinya, untuk menciptakan hukum agraria nasional, maka hukum adat yang ada di seluruh penjuru nusantara, dicarikan format atau bentuk yang umum dan berlaku bagi seluruh persekutuan adat. Tentu saja, tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik pertanahan dalam lapangan hukum tanah adat, tegas Derman.

Mengakhiri pemaparannya, Derman menjelaskan bahwa kedudukan Lembaga Adat Serentak Bak Regam di Kabupaten Batanghari sangatlah strategis, tidak hanya terciptanya harmoni di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga telah mampu mencegah dan meninimalisir konflik masyarakat, sehingga hal tersebut telah memberikan sumbangsih dalam penegakan hukum yang sifatnya win-win solution, karena para Ketua Lembaga Adat mampu berperan sebagai mediator di tengah masyarakat. Masyarakat kita sangat menjunjung tinggi aturan yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang kita, sehingga di masyarakat Batanghari meyakini, apabila melanggar Pusako Adat maka “di Air diterkan Buayo, di darat diterkan rimau, ke atai idak bepucuk dan kebawah idak berakar di tengah-tengah digirik kumbang”, artinya hidupnya selalu gagal atau sengsara, tutup Derman.

 

(Hakim Juru Bicara PN Muara Bulian - Ultry Meilizayeni, S.H.,M.H)

 

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.