HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

KPN MUARA BULIAN MENJADI NARA SUMBER IN HOUSE TRAINING PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DI BIDANG KEPERDATAAN BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI, KEJARI BATANG HARI

on Senin, 22 Oktober 2018. Posted in Berita

KPN MUARA BULIAN MENJADI NARA SUMBER IN HOUSE TRAINING   PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DI BIDANG KEPERDATAAN BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI, KEJARI BATANG HARI

 

Muara Bulian, 16 Oktober 2018

    Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari Ibu Mia Banualita, SH.,MH membuka acara In House Training   Peningkatan Pemahaman Hukum di Bidang Keperdataan berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Secara Litigasi dan Non Litigasi, Kejari Batang Hari, Selasa, 16-10-2018, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Muara Batang Hari, dihadiri oleh berbagai Para Kasi, Jaksa Jajaran Kejari Batang Hari,  Pimpinan Bank BUMN, BUMD, PT. PLN, BPJS, PTPN, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PTSP dan unsur Terkait Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Ibu Mia Banualita menjelaskan adapaun tujuan acara ini adalah untuk  memberikan pemahaman hukum perdata maupun Acara perdata, serta Alternatif penyelesaian sengketa, sehingga Para Jaksa Selaku Pengacara Negara memiliki wawasan pengetahuan hukum perdata yang memadai, demikian juga ke depan supaya BUMN dan BUMD yang ada di Batang Hari mengetahui Jaksa dapat mendampingi bahkan mewakili mereka apabila mereka menjadi pihak berperkara di Pengadilan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Derman P. Nababan, dan sekaligus bertindak sebagai Nara Sumber dengan judul presentase “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Prosedur Gugatan Sederhana”. Mengawali presentasenya Derman  menyetir pendapat Takdir Rahmadi (2010), yang menyatakan terori terjadinya sengketa (dispute), antara lain:

  1. Teori hubungan masyarakat: konflik terjadi karena adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.
  2. Teori negosiasi prinsip: konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.
  3. Teori identitas: konflik terjadi karena suatu kelompok merasa identitasnya teracam oleh pihak lain.
  4. Teori kesalahpahaman: konflik terjadi karena terjadinya ketidakcocokan komunikasi diantara para pihak karena datang dari budaya yang berbeda.
  5. Teori transformasi: konflik terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.
  6. Teori kebutuhan manusia: konflik terjadi karena kebutuhan satu pihak merasa dihalangi oleh pihak lainnya

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan (Litigasi) dan di luar pengadilan (Non-litigasi), yang sering disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa disingkat  APS.

Terdapat kelemahan yang sangat mendasar dalam Proses Peradilan (Litigasi), karena waktu lama, biaya mahal, sifatnya Adversary saling menyerang  atau bermusuhan, prosedur yang ketat, keputusan tidak selalu memuaskan, bersifat memaksa (coercive), didasarkan pada hak-hak (right based). Selain itu dapat merusak hubungan bisnis / sosial yang telah ada, menimbulkan konflik berkepanjangan, bersifat backward looking (melihat ke belakang, tidak ke depan), dan bersifat terbuka sehiangga mempengaruhi reputasi para pihak.  Win-Lose Situation: menghasilkan loser and winner, dan bias memicu konflik baru.

Sedangkan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang juga dikenal dengan istilah ADR - Alternatif Dispute Resolution, dapat mengurangi kemacetan pengadilan. Selain itu dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar jalur memperoleh keadilan dan memperoleh penyelesaian sengketa secara win-win solution. Lebih jauh dijelaskan, bahwa sejarah lahirnya APS, di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, dimana perkara terlalu banyak masuk ke Pengadilan, maka dicarikan solusinya yaitu mencegah terjadinya sengketa dan mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

Dalam Sistim Hukum Indonesia telah lama dikenal lembaga Perdamaian (dading) dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (vide  Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg), yang di implementasikan melalui Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

APS adalah alternatif jalan yang dapat ditempuh sebelum masuk ke jalur arbitrase. Cara-cara yang bisa ditempuh dalam APS adalah Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau penilaian ahli. Adapun kelebihan dan Ciri Khas APS adalah:

  • Sifat kesukarelaan dalam proses
  • Prosedur yang cepat
  • Keputusan non judicial (tidak menghukum)
  • Sifat rahasia (provatisasi sengketa)
  • Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa
  • Hemat waktu dan biaya
  • Perlindungan dan pemulihan hubungan yang ada
  • Kemudahan untuk melaksanakan hasil penyelesaian
  • Lebih mudah memperkirakan hasil

Dari berbagai penjelasan tersebut, Derman menegaskan bahwa Pengertian APS: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” (Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999). APS mengenyampingkan Litigasi ujarnya.

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa Mediasi adalah Cara penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016). Adapun asas-asas umum proses Mediasi adalah:

  • Proses mediasi bersifat informal
  • Waktu dibutuhkan relatif singkat
  • Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak
  • Biaya ringan dan murah
  • Proses tertutup dan bersifat rahasia
  • Kesepakatan damai bersifat mengkahiri sengketa
  • Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian
  • Proses mediasi bersifat “win-win solution
  • Akta perdamaian bersifat final and binding

Di akhir pemaparannya, Derman mengulas secara singkat tentang Gugatan Sederhana.  Hal itu dilatarbelakangi bahwa selama ini Indonesia termasuk negara yang tak ramah bagi warga negara yang melangsungkan usaha. Dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia terkait hal tersebut, Indonesia termasuk peringkat 114.  Dibandingkan dengan negara ASEAN lain dalam survei itu— Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 20, Filipina peringkat 95, sementara Indonesia termasuk peringkat paling rendah.

Maka dari itu agar warga negara lancar mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat. Di Indonesia, rata-rata penyelesaian sengketa bisnis menghabiskan 460 hari dengan biaya 118% dari gugatan. Kondisi semacam itu, bukan cuma membuang waktu, tapi juga menutup akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.  Sementara itu Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata) tidak mengenal kelembagaan Small Claim Court.

Mencermati hal itu, Mahkamah Agung  telah  menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015. Kini melalui mekanisme Gugatan Sederhana, sengketa perdata ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Mekanisme Gugatan Sederhana adalah Reformasi hukum dalam mempercepat proses sengketa bisnis.

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa adapun kriteria gugatan sederhana adalah:

  1. Gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000  (Pasal 1 ayat 1)
  2. Tata cara dan pembuktiannya sederhana  (Pasal 1 ayat 1)
  3. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum   (Pasal 3 ayat 1)
  4. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu  (Pasal 4 ayat 1)
  5. Alamat Tergugat harus jelas  (Pasal 4 ayat 2)
  6. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama  (Pasal 4 ayat 3)
  7. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum   (Pasal 4 ayat 4 )

(Hakim Juru Bicara PN Muara Bulian – Listyo Arif Budiman)

 

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.